Berebut Tanah Warisan Raja di Sriwedari


Taman Sriwedari/Ganug Nugroho Adi

Taman Sriwedari adalah salah satu ikon Kota Surakarta atau Solo. Terletak di jantung kota, kawasan seluas 9,9 hektare ini sudah lebih dari 100 tahun menjadi ruang publik, sekaligus memiliki jejak panjang kebudayaan. Dibanguin tahun 1877 oleh Raja Surakarta, Paku Buwono X,  Sriwedari juga dikenal dengan sebutan Bon Rojo (taman raja). Sebutan ini merujuk pada beragamnya isi Bon Rojo, mulai dari kesenian hingga hiburan rakyat seperti kebon binatang, kolam, dan pasar malam.

“Sriwedari awalnya tanah milik keraton. Sinuhun (Paku Buwono X) membangun taman itu sebagai hadiah untuk rakyat agar mereka bisa bersenang-senang,” kata s Bendara Raden Mas (BRM) Bambang Irawan, kerabat Keraton Surakarta.

Ketenaran Sriwedari terusik dengan konflik panjang antara Pemkot Surakarta dan ahli waris Wirjodiningrat. Putra mendiang Paku Buwono XII, Gusti Pangeran Haryo (GPH) Dipokusumo, Sriwedari yang awalnya bernama Talang Wangi rencananya akan dijadikan pusat kerajaan ketika pindah dari Keraton Kartasura.

“Talang Wangi bersama dengan Bekonang dan Sala (Solo) menjadi calon pusat kerajaan Kasunanan Surakarta,” ujarnya.

Awalnya, tanah Sriwedari dimiliki orang Belanda, Yohanes Busselar. Paku Buwono X kemudian membeli tanah tersebut dengan cara mendelegasikan pembelian kepada orang yang dipercayainya, Raden Mas Tumenggung (RMT) Wirjodiningrat.

Zaman dulu, menurut Dipo, semua urusan jual beli biasanya dipercayakan kepada orang yang dipercaya. Nah, Wirjodiningratan adalah orang kepercayaan raja saat itu. Seorang putra dari Patih Sosrodiningrat saat masa pemerintahan PB IX. Raja menugaskan Wirjodiningrat untuk membeli tanah itu dalam akte jual beli tertanggal 13 Juli 1877.

“Kalau tidak salah jabatan Wirjodiningrat itu asisten. Membeli tanah seluas itu tentu sangat mahal. Dari mana Wirjodiningrat dapat uang untuk membeli tanah itu?” kata Dipo.

Setelah terbeli, PB X menjadikan Talang Wangi sebagai Bon Rojo atau Sriwedari. Sang Raja, kata Dipo, ingin menjadikan Sriwedari seperti Kebun Raya Bogor yang pernah dikunjunginya. Namun, isinya bukan hanya binatang, tapi juga Segaran (danau), Gedung Wayang Orang Sriwedari, dan kemudian lapangan bola. Dalam perkembangannya, beberapa gedung baru pun bermunculan, antara lain Museum Radya Pustaka, Gedung Kesenian Surakarta (GKS), dan area Taman Hiburan Rakyat (THR), serta pendapa utama Sriwedari.

Gedung Wayang Orang Sriwedari/Ganug Nugroho Ad
Gedung Wayang Orang Sriwedari/Ganug Nugroho Adi

Ada juga Kantor Dinas Pariwisata Kota Surakarta, gedung serba guna Graha Wisata, gedung bekas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mangunjayan, Stadion R Maladi yang menjadi tempat dilangsungkannya PON pertama tahun 1948.  Saat ini, Gedung kesenian Surakarta sudah dirobohkan, RSJ Mangunjayan berubah menjadi Museum Keris Nusantara, dan arena THR dikosongkan karena masa kontrak selesai.

“Sriwedari itu dari dulu untuk publik space, hiburan untuk masyarakat. Masyarakat bisa menonton pertunjukan wayang orang seperti yang dilakukan oleh keluarga keraton,” tutur Dipo.

Saat Indonesia merdeka, Keraton Kasunanan Surakarta pun menyatakan bergabung dengan NKRI. Semua yang berhubungan dengan keraton diatur Pemerintah RI. Tanah milik keraton kemudian diambil alih oleh RI. Taman Sriwedari yang berfungsi sebagai ruang publik pun dikelola oleh pemerintah daerah (sekarang Pemerintah Kota Surakarta).

“Secara hitam di atas putih, lahan Sriwedari tertulis milik Wirjodiningrat. Itulah sebabnya mengapa tanah itu kemudian diaku oleh trah Wirjodiningrat.  Padahal, Wirjodiningrat itu dulunya hanya orang yang dipercaya raja,” jelas Dipo.

Pada 24 September 1970, sebelas orang yang mengaku sebagai ahli waris Wirjodiningrat mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah 46 tahun berlalu, pengadilan tingkat pertama hingga kasasi memenangkan ahli waris. Puncxaknya, pada 10 Februari 2016 Mahkamah Agung bahkan menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Surakarta.

Artinya, lahan Sriwedari seluas 9,9 hektare dinyatakan milik ahli waris Wirjodiningrat. Atas dasar itu, ahli waris kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN) Surakarta untuk mengeksekusi keputusan PK MA.

Kepala PN Surakarta, Dwi Tomo, membenarkan pada Februari 2016 lalu pihak ahli waris telah mengajukan surat permohonan eksekusi yang baru untuk pengosongan lahan Sriwedari. Namun, pengadilan tidak bisa serta merta memenuhi permintaan ahli waris karena saat itu pihaknya masih melakukan proses aanmaning dalam bentuk negosiasi antara pihak Pemkot Surakarta, ahli waris, pengelola Museum Radya Pustaka, dan Keraton Surakarta.

Hasil Aanmaning. PN Surakarta memerintahkan ketiga lembaga itu mengosongkan Museum Radya Pustaka. Pejabat Wali Kota Surakarta saat itu, Budi Suharto, melawan dengan mengajukan penundaan eksekusi karena Sriwedari merupakan ruang publik. Tak hanya Pemkot Surakarta, seniman dan budayawan pun melakukan perlawanan dengan menggelar aksi menolak eksekusi.

Suhu konflik antara ahli waris dan Pemkot Surakarta sempat menurun. Namun, bukan berarti Pemkot Surakarta mengalah. Bagian hukum Pemkot Surakarta mengajukan upaya eksaminasi atau uji ulang terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).

Konflik sengketa lahan Sriwedari kembali memanas ketika Pemkot Surakarta mengklaim hak pakai (HP) atas lahan seluas 10 hektar di kompleks Taman Sriwedari yang selama ini menjadi obyek sengketa.

Klaim dibuktikan dengan pemilikan empat sertifikat, yaitu HP 40 (Stadion Sriwedari), HP 41 (bekas Taman Hiburan Rakyat ), Kantor Dinas Pariwisata, dan Museum Radya Pustaka. Kemudian HP 26 (Museum Keris Nusantara),  serta Hak Guna Bangunan (HGB) 73 (gedung Bank Solo).

“Tanah yang menjadi sengketa, HP 40 dan 41, sekarang sah secara hukum di tangan Pemkot Surakarta. Kami berpeluang untuk mengakuisisi Sriwedari,” kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Yosca Herman Soedrajat, Kamis (11/1).

Empat sertifikat itu membuat Pemkot Surakarta semakin mantab untuk merevitalisasi Taman Sriwedari, termasuk di antaranya membangun Masjid Raya, merestorasi Segaran, serta membangun ulang Gedung wayang Orang.

Dalam kondisi Taman Sriwedari seperti itulah kasus sengketa lahan Sriwedari antara Pemerintah Kota Surakarta dan ahli waris kembali ramai. Pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya,  Anwar  Rachman, menolak rencana pembangunan Masjid Agung di kompleks Sriwedari, dan akan melakukan tindakan hukum jika pembangunan dilakukan.

“Pengadilan memutuskan lahan Sriwedari dikembalikan kepada ahli waris. Itu sudah inkracht, berkekuatan hukum tetap. Sudah tidak ada celah lagi bagi Pemkot Surakarta untuk menguasai lahan itu,” kata kuasa hukum ahli waris, Anwar, Kamis (11/1).

Anwar mengungkapkan klaim Pemkot Surakarta  yang menguasai tanah hak pakai (HP) atas lahan seluas 10 hektar di kompleks Taman Sriwedari yang menjadi obyek sengketa, merupakan kebohongan publik dan menyesatkan.

“Pemkot Surakarta jangan mengadu domba umat Islam dengan ahli waris, denghan alasan lahan tersebut akan dibangun masjid. Saya kira tidak ada satu aturan pun yang membenarkan mendirikan masjid dengan merampas lahan orang lain,” ujar dia.

Namun, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo pantang mundur. Dia menegaskan pihaknya akan melayani tantangan hukum dari sekelompok orang yang mengatasnamakan ahli waris. Namun, Rudy hanya bersedia melayani ahli waris yang mempunyai bukti otentik sebagai ahli waris.

“Status ahli waris itu harus ditentukan oleh pengadilan. Semuanya bisa ngomong ahli waris, tapi ada bukti dari pengadilan tidak? Jika ada pihak-pihak yang tidak terima  silakan ajukan gugatan sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia,” ujar Rudy. (*)


105 Articles
Wartawan aktif di The Jakarta Post. Sedang berusaha keras merintis jualan kaos mendemciu dan kopi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.