Politik Dinasti, Ramai-ramai Merawat KKN


kompasinana.com
kompasinana.com

Rezim Soeharto tumbang salah satunya karena praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menggurita selama 32 tahun. Mahasiswa melengserkan patron Orde Baru (Orba) itu dengan satu tujuan: reformasi di segala lini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Kini, setelah reformasi 1998, toh KKN tetap hidup. Seperti kanker yang telah menyebar dan sulit diselamatkan. KKN muncul dalam bentuk yang lain politik dinasti, sebuah kekuasaan politik yang dijalankan hanya oleh sekelompok orang yang satu sama lain masih berada dalam hubungan keluarga.

Bisa dikatakan politik dinasti lebih indenik dengan kerajaan, terutama karena kekuasaan, termasuk perlengkapan pendukungnya, akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, dari suami ke istri, dan seterusnya semata-mata agar kekuasaan lenggeng dalam satu lingkaran keluarga.

Reformasi sudah berjalan 20 tahun, dan kenyataannya negara ini masih akrab dengan nepotisme politik dan ekonomi. Pilkada 2018 serentak pada Juni mendatang, enam dari 17 provinsi yang menyelenggaraklan pemilihan gubernur memiliki pasangan calon dengan status pewaris dari gubernur atau wakil gubernur sebelumnya karena hubungan keluarga.

“Salah satu alasan kami menggulingkan Soeharto adalah KKN,” kata Agus Riewanto, dosen hukum tata negara Universitas Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah. “Tapi saya pikir dinasti politik ini sama, hanya dengan kemasan yang berbeda.

Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang suka atau tidak suka masih diwarnai dengan politik dinasti. Sejumlah calon kontestan berasal dari keluarga besar politisi, salah satu yang menonjol adalah dinasti Yasin Limpo dan dinasti Kahar Mudzakkar.

Yasin Limpo adalah ayah Gubernur Sulsel petahana, Syahrul Yasin Limpo, salah satu pendiri Golkar di Sulsel. Adik Syahrul, Ichsan Yasin Limpo pernah menjadi Bupati Gowa dua periode, dan kini mendeklarasikan diri sebagai cagub berpasangan dengan Andi Mudzakkar, putra Kahar Mudzakkar yang dikenal sebagai pimpinan DI/TII di Sulsel.

Dari keluarga Yasin Limpo, selain Syahrul yang duduk di pucuk tertinggi eksekutif di Sulsel, juga ada Bupati Gowa Adnan Purichta yang merupakan putra Ichsan Yasin Limpo dan anggota DPR RI Thita Indira yang merupakan putri Syahrul. Ichsan sebelumnya menggantikan Syahrul sebagai Bupati Gowa, sementara Ichsan sendiri telah digantikan oleh anaknya, Adnan Purichta Ichsan.

Saudara laki-laki ketiga Ichsan dan Syahrul Irman adalah kepala dinas pendidikan provinsi, sementara Haris, yang termuda, adalah CEO perusahaan air minum Makassar. Keponakan Syahrul, Devy Khaddafi, adalah kepala humas provinsi, sedangkan putra keduanya, Kemal Redindo Syahrul Putra, adalah sekretaris badan pemasukan daerah provinsi tersebut.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), anggota Partai Demokrat (PD) Sitti Rohmi, adik perempuan Gubernur incumbent Zainul Madjid, mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Zulkieflimansyah, anggota DPRD dari legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua tim pemenangan Sitti Rohmi- Zulkieflimansyah, Muhammad Nasip Ikroman, membantah bahwa pencalonan Rohmi disebut politik dinasti. Sebab Rohmi menjalani proses yang sama seperti calon-calon dari Partai Demokrat lainnya.

“Kami bahkan saling adu argumen, saling debat di antara para kandidat. Jadi tidak langsung jadi begitu saja. Kami memilihnya karena dia memiliki visi dan misi yang jelas dan mewakili perempuan,” kilah Ikroman.

Dia menambahkan terlepas dari hubungannya dengan gubernur, Rohmi merupakan kandidat yang memenuhi syarat, kompeten dan layak dinominasikan.

Di Kalimantan Barat, Pilkada diikuti oleh putri pertama Cornelis MH, Karolin Margret Natasa. Cornelis saat ini menjabat Gubernur Kalbar dua periode berturut-turut. Namun, Karolin membantah adanya isu politik dinasti terkait keikutsertaan dirinya dalam Pilkada 2018.

“Saya melalui proses regenerasi partai sejak lama. Saya bukan orang baru di PDIP. Kebetulan saja saya putri gubernur dua periode di sini,” tepisnya.

Dinasti politik sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Sebut saja keluarga Bush dan Kennedy di Amerika Serikat, keluarga Trudeau di Kanada, dan keluarga Lee di Singapura.

Namun, para pakar menyebut bahwa politik dinasti sebenarnya sangat merugikan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasalnya, masyaraklat di negara berkembang sebenarnya cenderung belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses demokrasi. Dengan kata lain, proses demokratisasi di negera-negara berkembang sedang berjalan. Politik dinasti akan mengganggu proses tersebut.

Tentang politik dinasti itu, Lucius Karus dari Parlemen Indonesia Watch mengingatkan bahwa masyarakat butuh kesapadaan ekstra dengan maraknya politik dinasti karena budaya KKN masih terpelihara di banyak daerah.

“Politik dinasti seharusnya dihentikan. Logikanya, pewaris kekuasaan dari ayah, ibu, adik, kakak, suami, atau istri berpotensi menutupi kejahatan pendahulu mereka. Logikanya seperti itu,” kata dia.

Agus Riewanto menyebut secara konstitusi politik dinasti sah karenaa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusional. Revisi tahun 2015 terhadap UU Pemilu memuat sebuah ketentuan yang melarang kerabat langsung dan mertua dari kepala daerah yang sedang menjabat untuk menjadi kandidat pemilihan.

Namun, pada Juli 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut dengan alasan pelarangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap para pejabat lama dengan membatasi hak politik mereka.

“Secara formal, politik dinasti tidak melanggar hukum. Mahkamah Konstitusi tidak melarang karena demi penghormatan hak politik setiap warga negara,” kata Agus.

Namun, kebenaran formal tidak selalu sesuai dengan kebenaran empirik. Agus menuturkan politik dinasti di Indonesia banyak yang memanfaatkan fasilitas petahana. Calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan inkumben biasanya mendompleng popularitas untuk memenangkan pilkada.

Masih adanya politik dinasti, lanjut Agus, karena pengusungan pasangan calon (paslon) oleh partai politik (parpol) lebih didasarkan pada sosok figur dibandingkan pertimbangan lain seperti visi-misi, gagasan atau program, dan ideologi. Menurut dia, aspek figur masih mendominasi pertimbangan partai dalam mengusung paslon.

“Jadi perhitungan parpol mengusung calonnya itu yang membuat dinasti politik terus berulang. Mereka pragmatis,” kata dia.

Menurut Agus, politik dinasti setidaknya mempunyai keuntungan tiga modal, yaitu modal popularitas, modal materi yang lebih banyak dibanding lawan-lawannya, dan modal jaringan politik yang lebih baik.

“Jadi si penerus itu bisa lebih santai karena mesin politik sudah jalan. Ayah atau ibunya yang baru turun dari kepala daerah misalnya, secara informal masih bisa mengendalikan mesin politiknya,” kata Agus.

Agus menyampaikan meskipun MK memutuskan dinasti politik konstitusional, namun, putusan tersebut tidak kompatibel atau tidak sebanding dengan kenyataan sosial. Agus mengungkapkan politik dinasti sebenarnya kurang memberi kesempatan dalam demokratrisasi.

Sebab, pemimpin atau kepala daerah hanya berputar-putar di lingkungan yang sama. Mereka yang berada di luar kerabat sangat kesulitan menjadi pemimpin baru. Politik dinasti berbahaya karena tidak semua orang bisa masuk calon secara kultural, hanya bisa secara formal.

“Politik dinasti ini melahirkan raja-raja kecil. Pemimpin daerah dianggap raja. Klaten dan Banten saya kira bisa menjadi contoh nyata,” kata Agus.

Bahaya lain dari politik dinasti adalah potensi korupsi yang dimiliki. Sebab, politik dinastikan mengendalikan seluruh dinamika politik, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan elemen masyaraklat.

“Dulu kita menumbangkan Soeharto salah satunya karena alasan KKN. Tapi politik dinasti ini saya kira sama, hanya chasingnya yang berbeda,” ujar Agus.

Direktur Asosiasi Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengakui bahwa setiap orang harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Namun, lanjut Titi, bahwa politik dinasti harus dihindari karena mengabaikan proses rekrutmen yang demokratis.

“Jika calon tidak berasal dari proses demokrasi, maka perilaku mereka juga tidak demokratis,” katanya. (*)


103 Articles
Wartawan aktif di The Jakarta Post. Sedang berusaha keras merintis jualan kaos mendemciu dan kopi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.