Teka-teki di Balik Batalnya Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir


Jejak Abu Bakar Ba’asyir, dari Soeharto hingga Jokowi
Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Baasyir (kiri) tiba di RSCM Kencana, Jakarta, dengan pengawalan petugas, 1 Mret 2018. Ba’asyir akan menjalani pemeriksaan kesehatan/Antara

Sejak ada kabar soal pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir, keluarga dan Pondok Pesantran (Ponpes) Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, segera melakukan persiapan penyambutan.

Kesibukan terlihat di kompleks Ponpes sejak Selasa (22/1). Tenda besar didirikan di samping masjid, sound system, dan ratusan kursi berjajar di halaman. Para santri dan pengurus ponpes terlihat sibuk di dalam dan luar masjid.

Sesuai rencana, Ba’asyir akan tiba di Ponpes Ngruki pada Rabu (23/1) petang. Acara penyambutan akan digelar Selepas salat Isya sekitar pukul 19.30. Undangan kepada puluhan pimpinan pondok pesantren pun sudah disebar.

“Para santri ikut berbunga-bunga. Namun, tiba-tiba rencana pembebasan itu dibatalkan Pemerintah. Kami sangat-sangat kecewa dengan keputusan ini.  Ini namanya pemberi harapan palsu,” kata Direktur Ponpes Al Mukmin, Ibnu Hanifah.

Ibnu menambahkan pihaknya khawatir batal bebasnya Ba’asyir akan menimbulkan antipati terhadap para santri pondok. Menurut dia, terdapat sekitar 1.500 santri dari berbagai daerah yang belajar di Ponpes Al Mukmin Ngruki.

 “Saya khawatir para santri antipati karena apa yang dijanjikan tidak netes (ditepati). Ini tidak hanya sekali, tapi sudah berulang kali,” ujar Ibnu.

Keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan pembebasan Ba’asyir memang mengagetkan, sama mengagetkannya saat presidendengan sangat yakin  mengumumkan pembebeasan murni Ba’asyir pada akhir pekan lalu. Keputusan pembatanan pembebasan dipastikan lewat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto.

Teka-teki Batalnya Pembebasan Ba’asyir
Infografis Pembatalan Pembebasan Ba’asyir /pinterpolitik.com

Bola liar

Bola liar pembebasan Ba’asyir berawal dari Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Seusai menemui Ba’asyir di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Yusril menyatakan sedang mengkaji dan mempersiapkan pembebasan Ba’asyir. Jokowi bahkan akhirnya menegaskan keputusannya untuk membebaskan Ba’asyir tanpa syarat.  

Muncul sejumlah kritik karena Ba’asyir dianggap masih berbahaya. Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, misalnya, menilai Ba’asyir merupakan tokoh yang berbahaya dan mereka berharap Jokowi memperhatikan “perasaan” Australia sebagai negara yang mayoritas warganya menjadi korban Bom Bali tahun 2002 lalu.

Pengamat terorisme sekaligus pegiat studi konflik, Sidney Jones,, juga menyampaikan kritik serupa. Jones menilai Jokowi sedang memperlihatkan gaya politik Machiavellian, sebuah  aliran politik yang dianggap mengesampingkan moralitas.

Jokowi pun membatalkan pembebasan Ba’asyir dengan alasan mantan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu menolak setia dengan Pancasila. Alasan kemanuusiaan yang sebelumnya didengung-dengungkan pun menguap.

Motif Politik Pembebasan Ba’asyir

Ada anggapan bahwa kontestasi Pilpres 2019 kental diwarnai dengan dimensi agama dan ekonomi. Hal itu misalnya disampaikan oleh peneliti dari S. Rajaratman School of International Studies (RSIS), Alexander Raymond Arifianto yang memprediksi isu agama akan menjadi hal yang menonjol selama masa Pilpres berlangsung.

Alexander menyebut bahwa Jokowi sudah mengantisipasinya dengan memilih ulama konservatif Ma’ruf Amin sebagai wakilnya. Dalam hal ini, pembebasan Ba’asyir bisa dianggap sebagai manuver lanjutan dari Jokowi untuk menggaet suara kelompok Islam konservatif yang dianggap masih jauh berpihak dari dirinya.

Namun, dilansir dari pinterpolitik.com,  pembebasan Ba’asyir bukanlah sesuatu yang sederhana dan memiliki nilai politis yang tinggi. Ba’asyir, bagaimanapun masih dianggap sebagai sosok yang berbahaya dalam kapasitasnya untuk menyebarkan ajaran jihad. Itulah yang sangat dicemaskan oleh pengamat baik di dalam maupun luar negeri.

Jokowi memang terkesan sejak lama ingin membebaskan Ba’asyir karena alasan kemanusiaan. Namun, mengapa rencana itu harus dilakukan pada saat suhu politik menjelang Pemilu mulai meninggi?

Dari sisi hukum, rencana Jokowi jelas janggal. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Misalnya, menyebut rencana membebaskan Ba’asyir tidak memiliki landasan hukum. Dia menilai rencana Jokowi lebih kepada langkah politik untuk merebut suara kelompok Islam, terutama Islam konservatif.

Secara potitik, langkah Jokowi yang membebaskan Ba’asyir akan menentukan posisi politiknya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah, menyebut pembebasan “tanpa syarat” kepada Ba’asyir dilakukan Jokowi karena uang mengincar pemilih muslim konservatif.

Ba’asyir Musuh Australia

Salah satu pendapat dari batalnya rencana pembebasan Ba’asyir adalah karena ada peran Australia di balik keputusan Jokowi. Seperti dikutip The Guardian yang menyebut pernyataan Jokowi diambil setelah PM Scott Morrison menyampaikan keberatannya dan menghubungi pemangku kebijakan di Jakarta. Bisa jadi, keberatan Scott Morrison menjadi salah satu faktor pemerintah membatalkan pembebasan Ba’asyir.

Dilansir dari pinterpolitik.com, konteks kepentingan tersebut juga makin kompleks mengingat hingga saat ini, Australia masih menjadi salah satu sponsor utama pendanaan gerakan kontra-terorisme di Indonesia. Pendirian Detasemen Khusus 88 (Densus 88) juga merupakan salah satu sumbangsih Australia bersama sekutunya Amerika Serikat (AS).

Dalam cakupan yang lebih luas, pasca Bom Bali I, isu keamanan memang menjadi fokus utama kepentingan Australia di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada alokasi anggaran bantuan, misalnya lewat AusAID. Densus 88 diperkirakan menerima bantuan sekitar US$ 200 juta (sekitar Rp 2,8 triliun) dari berbagai negara, dengan salah satu yang terbesar berasal dari Australia.

Kesepakatan Dua Negara

Indonesia juga masih menjadi negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Antara 2008-2012 misalnya total bantuan dari Negeri Kanguru tersebut mencapai US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun), dengan salah satunya berfokus pada gerakan kontra-terorisme.

Bahkan, Adi Cahya Fahadayna dari Universitas Airlangga Surabaya menyebut Densus 88 mendapatkan pelatihan dari FBI, CIA, US Secret Service dan US Diplomatic Security Services (DSS) karena fasilitasi Australia dalam hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat.

Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia juga menyepakati Lombok Treaty yang berisi kesepakatan pertukaran informasi intelijen di antara kedua negara. Kepentingan keamanan Australia itu tentu berimplikasi terhadap kepentingan mereka yang lainnya. Di antaranya adalah pariwisata dan perekonomian Australia di Indonesia.

Australia adalah salah satu negara yang paling banyak mendatangkan warganya ke Indonesia. Hal itu setidaknya tergambar pada pariwisata di wilayah Bali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 4,09 juta kunjungan.

Dari jumlah itu, 763 ribu kunjungan di antara berasal dari Australia. Hal ini menempatkan Australia sebagai penyumbang wisman kedua terbanyak setelah Tiongkok dengan 962 ribu kunjungan.

Hubungan Dagang

Kunjungan pariwisata ini tentu memerlukan iklim keamanan yang kondusif. Dengan banyaknya jumlah wisatawan asal Australia di Indonesia, tentu mereka berkepentingan untuk memastikan kondisi keamanan di Indonesia terjamin. Apalagi, peristiwa Bom Bali 2002 dan 2005 merupakan momok traumatis yang dialami oleh warga Australia karena menjadi negara yang warganya menjadi korban terbanyak.

Selain itu, kerjasama ekonomi juga menjadi isu lain yang penting bagi kedua negara, khususnya untuk Indonesia. kerjasama yang termaktub dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan kesepakatan terbaru yang dinilai memberikan arti penting.

Selanjutnya, dilihat dari data perdagangan kedua negara, Indonesia dan Australia merupakan mitra yang penting. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa perdagangan Indonesia-Australia sepanjang Januari-Juni 2018 mencapai US$ 4,07 miliar setara Rp 58,55 triliun.

Sementara nilai investasi asing Australia ke Indonesia hingga semester I tahun 2018 mencapai US$ 295,5 juta atau setara Rp 4,26 triliun. Angka tersebut meningkat 43,45 persen dari semester I tahun sebelumnya sebesar US$ 206 juta.

Kepentingan Besar

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, tentu Australia memiliki kepentingan yang besar di Indonesia. Apalagi persepsi masyarakat Australia terhadap Islam di Indonesia kurang baik. Artinya, rencana pembebasan Ba’asyir yang ditentang keras oleh Australia ini bisa membuat hubungan kedua negara semakin renggang yang bisa berakibat pada berbagai kerja sama yang telah terjalin.

Memang, hubungan Indonesia-Australia seringkali dihadapkan pada pasang surut. Menurut Tim Lindsey dan Dave McRae, terlalu banyak perbedaan di antara kedua entitas negara ini, sehingga hubungan yang terbangun kerap kali bergolak dan tidak mudah diprediksi.

Dalam konteks pembebasan Ba’asyir, sangat mungkin implikasi yang ditimbulkan bisa benar-benar serius seandainya pemimpin Ansharud Tauhid itu benar-benar dibebaskan.

Pada titik ini, Jokowi mengalami dilema politik. Posisinya kini menjadi serba tidak menguntungkan. Di satu sisi langkah tidak populisnya itu bertujuan untuk meraih simpati dari kelompok Islam konservatif – meski di sisi yang sama berpotensi mendapatkan kekecewaan dari kelompok nasionalis – sementara di pihak lain ada kepentingan Australia yang tidak ingin Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan.(*)

Baca juga: Jejak Abu Bakar Ba’asyir, dari Soeharto hingga Jokowi

 


103 Articles
Wartawan aktif di The Jakarta Post. Sedang berusaha keras merintis jualan kaos mendemciu dan kopi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.